Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat

Buku yang ditulis oleh para peneliti bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPRRI ini merupakan hasil penelitian di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Bali. Hasil penelitian menunjukkan perlunya transformasi pengelolaan ekonomi kelautan mengingat masalah keamanan maritim telah berada dalam tingkatan yang sangat merugikan perekonomian bukan hanya Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Kegiatan IUU Fishing bukan hanya dilakukan oleh nelayan asing tetapi juga oleh nelayan dan pengusaha Indonesia. Semuanya ini bisa terjadi karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya kordinasi diantara lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan di laut, dan kapal-kapal patroli yang masih mempunyai banyak kekurangan. Akibatnya, sebagian besar aktivitas perikanan nasional belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan seperti yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Buku bunga rampai dengan tema “Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia” berusaha memetakan perkembangan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh sektor industri nasional (baik migas dan nonmigas) saat ini dan ke depan. Bagaimanapun juga ekspor Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh hasil-hasil dari industri manufaktur nonmigas. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila berbagai tulisan dalam buku ini penting untuk dibaca

Penyelenggaraan Pilkada 2020 memiliki karakteristik tantangan tersendiri yang untuk pertama kalinya bagi sejarah kepemiluan di Indonesia dan bahkan sebagai bagian dari kehidupan umat manusia di seluruh dunia, yaitu di selenggarakan di tengah pandemi Covid 19. Meskipun tantangan demikian menempatkan langkah-langkah ekstra terkait protokol kesehatan dan segala dampaknya bagi aspek sosial politik dan ekonomi yang harus ditanggung, pada kenyataannya Pilkada 2020 justru tidak mengalami perubahan signifikan di tingkat proses politik dan substansi peran kelembagaan peserta yang menyertainya. Sejak Perppu No. 2 Tahun 2020 terkait penundaan pilkada 2020, sudah tampak fenomena politik yang masih belum beranjak dari pola pilkada sebagaimana kegiatan business as usual yang justru bukan saja berbahaya dari tuntutan protokol kesehatan, tetapi juga terkait nasib demokrasi pemerintahan di tingkat lokal. Kalaupun serangkaian kebijakan di tingkat penyelenggara, seperti halnya KPU melalui regulasi PKPU coba menyesuaikan dengan tuntutan protokol kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan pilkada 2020, pada kenyataannya hanya di atas kertas. Realitasnya pada saat pergerakan massa dan paslon sebagai awal bentuk dukungan politik masing-masing sukar dicegah melakukan pelanggaran, dan aparat Satpol PP, kepolisian dan petugas KPU dan Bawaslu sendiri mengalami proses keterbatasan untuk menjaga ketertibannya dan lebih banyak sekedar mengeluarkan himbauan.