Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan pada KSPN Prioritas. Tinjauan: Aspek Kelestarian Alam dalam Sertifikasi STC dan CHSE
Tanggal
2022-11-10
Penulis
1928
21000008
2322
21000027
21000031
21000022
Buku kajian ini memberikan gambaran secara
komprehensif terkait pelaksanaan sertifikasi STC dan CHSE dalam
menjaga keberlanjutan kawasan pariwisata pada KSPN Prioritas
maupun Super Prioritas. Hasil kajian tersebut memiliki kemanfaatan,
ketika para stakeholder dapat menjadikannya sebagai bahan
evaluasi untuk memberikan penilaian maupun upaya perbaikan
atas efektivitas pelaksanaan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan
dapat memberi jaminan rasa aman dan nyaman bagi
para wisatawan sekaligus mengoptimalisasi capaian positif dari aspek
ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan alam sekitar.
Kondisi Eksisting dan Rencana Reformasi Program Pensiun PNS di Indonesia
Tanggal
2022-11-10
Penulis
1909
2331
2358
21000023
21000029
21000035
21000037
21000039
21000036
Buku ini memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi dan
proses bisnis pada Program Pensiun PNS yang saat ini berjalan, serta
beberapa tantangan yang perlu diatasi dan dimitigasi sebelum pemerintah
memulai rencana reformasi pensiun PNS di Indonesia. Untuk memberikan
perspektif yang menyeluruh, pembahasan mengenai program pensiun
PNS eksisting dan rencana reformasi dibahas dari berbagai aspek, mulai
dari aspek kebijakan, anggaran, administrasi, hingga aspek pengelolaan
dana pensiun.
Pelaksanaan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pada Pemerintah Pusat dan Daerah
Tanggal
2022-11-10
Penulis
1955
1909
1915
21000016
21000024
21000035
21000038
Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai gambaran
pelaksanaan kebijakan Climate Budget Tagging dari sisi teknis penandaan
anggaran perubahan iklim, komitmen pelaksana kebijakan, kelengkapan dan
implikasi perubahan regulasi, faktor sumber daya manusia, dan integrasi
sistem informasi pelaksanaan CBT di Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
