Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN

Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat

Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.

Cari Kategori Kebutuhanmu

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
Tanggal
2017-10-02
Penulis
42 41 40 48 1844 1839 1827 1837 1829

NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. b) DRAF RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. c) POKOK-POKOK PIKIRAN UGM UNTUK REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Dr. Satyawan Pudyatmoko M.Sc. d) PERUBAHAN/REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (UUK) : PARSIAL ATAU TOTAL Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA. e) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PERSEPEKTIF APLIKASI ILMU KEHUTANAN Dr. Sofyan P. Warsito f) KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM DALAM PENGELOLAAN KEHUTANAN Dr. Muhammad Ali Imron
MENANGKAP ASPIRASI PUBLIK MENGENAI RENCANA REVISI UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENANGKAP ASPIRASI PUBLIK MENGENAI RENCANA REVISI UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tanggal
2017-10-02
Penulis
8 9 11 17 57 1818 1819

Materi Seminar a. Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. b. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. c. Mengapa Revisi UU KPK harus Ditolak! Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. d. Revisi UU KPK ??? Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej S.H., M.Hum. e. Revisi UU KPK Mahaarum Kusuma Pertiwi S.H., M.A., M.Phil.
FREEPORT: QUO VADIS?
FREEPORT: QUO VADIS?
Tanggal
2017-10-02
Penulis
11 52 41 9 54 51 32 18 1814 1849 1816 1839 1838 1827 1829

Narasumber: a. Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., DESS (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) b. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D c. Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.L.M., M.B.A. d. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.