Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Cari Kategori Kebutuhanmu
RUU tentang Provinsi Sumatera Utara
Tanggal
2022-07-21
Penulis
10
17
1925
7
1814
1848
900000061
900000062
900000024
900000063
Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah otonom dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April
1948. Adapun pada waktu itu ditetapkan bahwa Sumatra dibagi menjadi
tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra
Tengah, dan Provinsi Sumatra Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya
ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatra Utara. secara yuridis dasar
pembentukan provinsi Sumatera Utara tersebut dapat dikatakan sudah
kadaluarsa (out of date) karena dibentuk pada masa Indonesia masih
menggunakan UUDS Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik
Indonesia Serikat. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat
didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan
terkini. Oleh karena itu sdiperlukan pembentukan undang-undang yang
secara khusus mengatur tentang provinsi Sumatera Utara dalam hal ini
membentuk RUU tentang Provinsi Sumatera Utara (RUU Provinsi Sumut),
agar dapat segera dilakukan penyesuaian sehingga pembangunan di
provinsi Sumatera Utara dapat terselenggara secara terpola, menyeluruh,
terencana, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk
mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat
secara politk, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dan
berkebudayaan.
RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tanggal
2022-07-21
Penulis
10
17
1848
1850
1925
900000023
900000059
900000058
900000060
Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih menggunakan dasar
hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur (UU tentang Bali, NTB, dan NTT) sebagai dasar pembentukannya.
Dasar hukum tersebut masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar
Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950) dan dalam bentuk Negara
Republik Indonesia Serikat (RIS). Selain itu, dasar hukum pembentukan
Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut masih berdasarkan kepada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah. Padahal, UU tentang Pemda Tahun 1957 sudah tidak berlaku
karena dicabut dan digantikan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Oleh
karena itu diperlukannya penggantian terhadap Undang-Undang Nomor
64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang memuat penyempurnaan
dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik,
serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan
Tanggal
2022-07-21
Penulis
18
48
1925
1834
1847
1951
900000054
900000055
900000056
900000043
Kedudukan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonom selama ini
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
Dasar hukum Provinsi Sulawesi Selataan tersebut masih berlandaskan
pada Undang-Undang Republik Indonesia Serikat padahal pada saat ini
telah diganti dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pada saat ini pula, Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah telah beberapa kali diganti terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu
diperlukannya penggantian terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 1964
tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi
Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang memuat
penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan
karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
