Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Tanggal
2017-12-22
Tim Penyusun
No Author
-
-
Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi ini berupa
perbaikan substansi UU Ketenagalistrikan. Perbaikan ini hendaknya
dituangkan dalam rencana perubahan atau penggantian UU
Ketenagalistrikan dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif
terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.
Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Tanggal
2017-12-22
Tim Penyusun
No Author
-
-
1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (UU P3) bahwa materi muatan yang harus diatur
dengan UU berisi materi muatan mengenai tindak lanjut Putusan MK.
Oleh karena itu, perlu direformulasi kembali materi muatan atas beberapa
hal yang telah diputus MK dalam UU Minerba dengan status
perubahan/penggantian.
2. Berdasarkan Putusan MK dan penggantian UU 32 Tahun 2004
menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka DPR RI
bersama Pemerintah harus menetapkan perubahan/penggantian UU
Minerba ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan
menjadikan prioritas tahunan untuk dibahas bersama-sama agar tidak
terjadi kekosongan hukum, terjamin kepastian hukum, dan
penyelenggaraan pertambangan minerba yang tidak bertentangan
dengan UUD Tahun 1945.
