Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN

Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat

Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.

Perancangan Undang-Undang

Ancaman ISIS di Indonesia
Ancaman ISIS di Indonesia
Tanggal
2018-09-26
Penulis
160

Sebagai analis politik, keamanan, dan hubungan internasional di parlemen, yang terus mengamati perkembangan lingkungan strategis di tingkat kawasan dan global yang berkembang cepat dan mencemaskan, penulis terpanggil untuk membuat sebuah kajian khusus mengenai ISIS/IS, sebagai gerakan atau kelompok terorisme internasional, yang memiliki cita-cita mondial. Kehadiran dan peran aktor-aktor non-negara yang tidak terbantahkan, semakin vital dan diperhitungkan, dalam hubungan internasional, yang bahkan bisa menggeser pentingnya eksistensi dan peran para aktor formal hubungan internasional yang dikenal selama ini, membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai ISIS/IS dan sepak terjangnya dan ancaman yang diciptakan mereka dewasa ini, terutama terhadap Indonesia
Energi Untuk Masa Depan
Energi Untuk Masa Depan
Tanggal
2018-09-17
Penulis
182

Buku ini memberikan gambaran yang kompit mengenai sumber energi, indonesia dan energi dunia, ekonomi politik kebijakan energi, energi masa depan sampai permasalahan pengembangan energi di Indonesia
Jaminan Sosial Dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Jaminan Sosial Dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Tanggal
2018-09-13
Penulis
175

legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan publik, dalam rangka menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Legislasi Rancangan Undang- Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Parlemen dalam hal ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menghasilkan kebijakan publik berupa undang-undang, yang diharapkan dapat menjadi payung bagi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Masalah jaminan sosial dalam hal ini menjadi isu yang sangat aktual dan menarik, karena menyangkut tata cara pemenuhan kebutuhan dasar manusia (penduduk Indonesia). Oleh karena itu, sangat dapat dipahami munculnya berbagai konflik dan ketegangan di antara para pemangku kepentingan, karena legislasi Rancangan Undang- Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ingin mengubah banyak tata cara penyelenggaraan ‘jaminan sosial’ yang sebelumnya telah establish selama beberapa dekade.