Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Dinamika Keterbukaan Informasi Publik
Tanggal
2017-09-29
Penulis
203
212
181
194
199
Transparansi dan akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan partisipasi.
Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap
semua informasi suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan
adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial
dari warga. Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban suatu
lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan
melaksanakan misi/tugas yang telah diembannya. Partisipasi dimaknai
sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan
keputusan dan setiap langkah pembangunan partisipatif mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelestarian,
sehingga masyarakat bukan penerima manfaat melainkan sebagai agen
perubahan dan pembangunan.
Reformulasi Kebijakan Sektor Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Globalisasi
Tanggal
2017-09-28
Penulis
182
211
228
172
248
195
197
230
213
Dalam konteks liberalisasi perdagangan yang diindikasikan oleh
dibangunnya kerja sama perdagangan bilateral, kawasan perdagangan,
serta perdagangan bebas regional dan global perlu dilakukan penguatan
dan bahkan reformasi kebijakan pembangunan ekonomi sektoral.
Penguatan dan reformasi kebijakan dapat mencakup sektor strategis
utama dan sektor strategis pendukung ekonomi nasional. Sektor strategis
utama yang dipertimbangkan dalam buku ini adalah sektor migas, sektor
pariwisata, sektor UMKM, koperasi, dan industri benih hortikultura.
Sebagai komplementasinya, dilakukan penguatan dan reformasi sektor
strategis pendukung yang memegang peran penting sebagai fasilitasi dan
pendorong sektor riil. Dalam konteks ini meliputi sektor keuangan dan
perbankan, penyediaan dan akses listrik, pengelolaan aset dan
penyertaan modal negara, ekonomi digital, dan pelaksanaan liberalisasi
perdagangan. Penguatan dan reformulasi kebijakan dapat mencakup
aspek paradigma dan strategi, dimensi regulasi, tata kelola, penyertaan
modal negara, divestasi PMA, dan pengembangan pemasaran serta
perdagangan. Di era globalisasi, setiap negara dituntut menerapkan
keterbukaan ekonomi, yaitu keterbukaan perdagangan maupun
keterbukaan keuangan, dengan sasaran akselerasi kelancaran arus
mobilitas barang dan modal antarnegara dan kawasan. Indonesia telah
meratifikasi sejumlah kesepakatan perdagangan internasional baik kerja
sama bilateral, regional, dan multilateral, sehingga harus menerapkan
sejumlah kebijakan seperti penurunan hambatan tarif dan penghapusan
hambatan nontarif seperti kuota impor. Dalam konteks kedaulatan dan
kemandirian ekonomi nasional perlu dilakukan adaptasi dan reformasi
kebijakan liberalisasi sehingga tetap sejalan dengan upaya mendorong
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan
berkelanjutan
Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional
Tanggal
2017-09-27
Penulis
207
206
216
163
227
184
Buku dengan judul “Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya
Alam Nasional” mengusung dua subtema penting, yakni: (1)
Politik energi dan ketenagalistrikan nasional; dan (2) Penguatan
subsistem pendukung ketahanan energi nasional. Pengelolaan
ketahanan dan/atau kemandirian energi dan ketenagalistrikan
nasional membutuhkan kemauan politik pemerintah yang kuat.
Melalui kemauan politik negara yang kuat tersebut pada akhirnya
menjadi modalitas yang berharga dalam mengawal pelaksanaan
kebijakan energi secara nasional. Dengan demikian, pengelolaan
ketahanan dan/atau kemandirian energi dan ketenagalistrikan
nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal
bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program-program
pembangunan nasional. Buku ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian
pertama
buku ini akan menjelaskan politik energi dan kelistrikan
nasional. Isu pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola
energi dan sumber daya mineral tidak diragukan merupakan
hal menarik. Pasca-penetapan Undang-Undang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda) No. 23 Tahun 2014, mengakibatkan
terjadinya beberapa perubahan terutama mengenai pembagian
kewenangan urusan pemerintahan. Dalam hal pembagian urusan
pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang
berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi
kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan
bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan
pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/
kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Adapun
kewenangan dalam pembentukan Perda terkait ESDM, pemberian
izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan yang dulu
dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, sekarang dialihkan ke
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu, lahirnya
UU Pemda No. 23 Tahun 2014 dianggap kurang sejalan dengan
asas desentralisasi dan tujuan otonomi daerah, yaitu dengan
mengembalikan kewenangan daerah terutama kabupaten/kota ke
tangan pusat dan provinsi, padahal salah satu tujuan dari otonomi
daerah adalah mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat.
Oleh karena itu, bagaimana pembagian kewenangan pemerintah
dalam pengelolaan kebijakan energi nasional pascaperubahan
kewenangan dalam UU Pemda No. 23 Tahun 2014 terutama terkait
otonomi daerah dalam rangka menjaga ketahanan energi
nasional.
