Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Pembangunan Hukum dan Kebijakan Publik dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN
Tanggal
2016-07-12
Penulis
214
191
173
193
227
248
219
211
Sejak berdirinya ASEAN telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan
berbagai agenda. Perkembangan penting terjadi di dalam ASEAN adalah
ditandatanganinya Piagam ASEAN pada bulan November 2007, yang
mengindikasikan komitmen negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja
sama regional melalui pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community).
Yang terintegrasi yang diharapkan terwujud pada tahun 2015. Dalam
mukadimah Piagam ASEAN disebutkan bahwa Masyarakat ASEAN akan
ditopang oleh 3 (tiga) pilar yaitu Masyarakat Politik-keamanan ASEAN,
Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.<div>
Menilik persoalan yang kerap dihadapi ASEAN adalah bahwa lemah dan
longgarnya ikatan sesama anggota, di mana pengambilan keputusan
dilakukan secara konsensus dan pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada
masing-masing anggota. Karena belum adanya lembaga yang dibentuk untuk
menangani ataupun memberi sanksi apabila ada negara-negara anggota
ASEAN yang melanggar kesekapatan bersama.</div>
Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial
Tanggal
2016-07-12
Penulis
188
224
249
174
Buku bunga rampai yang berjudul “Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum,
Ekonomi, dan Sosial” ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang ditulis
oleh para Peneliti pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
(P3DI) Setjen DPR RI. Sumber data dalam penulisan KTI dalam buku ini
diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari
studi kepustakaan, sedangkan data primer diambil dari hasil penelitian Lintas
Bidang yang dilakukan oleh Peneliti pada P3DI Setjen DPR RI tahun 2014
tentang “Evaluasi Kinerja KPK dalam Penggunaan Balanced Scorecard.” Dalam
perspektif hukum, buku ini mengulas tentang tugas, fungsi, dan kewenangan
KPK, yang dikaji baik dari politik hukum pemberantasan korupsi, maupun
bagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut dalam sistem peradilan
pidana terpadu terlaksana. Buku ini juga mengulas pencegahan korupsi dalam
perspektif sosial. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, dikaji mengenai
pengaruh korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia dan peran akuntansi
forensik dalam pemberantasan tipikor.
