Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Accountability Brief "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Abadi Umat"
Tanggal
2022-02-20
Penulis
635
1941
21000030
21000037
Dana Abadi Umat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji
mempunyai peran penting dalam mendanai program kemaslahatan umat.
Meskipun anggarannya mengalami peningkatan tiap tahun namun realisasi
yang dicapai belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih ditemui
berbagai permasalahan berulang sejak tahun 2018.
Accountability Brief "Efektivitas Pengelolaan PNBP atas Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor di Kementerian Perhubungan"
Tanggal
2022-02-18
Penulis
635
119
21000038
Setiap waktu kendaraan bermotor semakin bertambah. Lalu, bagaimana
jika kendaraan tidak layak jalan tetap beroperasi di jalanan? Tentunya
berisiko pada pencemaran lingkungan dan terjadinya kecelakaan lalu
lintas. Oleh karenanya, di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah melalui Kemenhub melakukan uji
tipe dan registrasi uji tipe.
Dari registrasi tersebut selanjutnya terbit sertifikat Registrasi Uji Tipe
(SRUT). Pelayanan penerbitan SRUT diberikan tarif sehingga
mendatangkan PNBP. PNBP yang bersumber dari SRUT memiliki nilai yang
material. Namun, terdapat sejumlah permasalahan berulang yang
ditemukan oleh BPK RI.
Accountability Brief "Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Rampasan Negara Pada KPK Belum Dikelola Dengan Benar"
Tanggal
2022-02-17
Penulis
635
21000022
21000034
Barang Rampasan Negara adalah barang bukti dan barang sitaan yang
ditetapkan menjadi milik Negara untuk dirampas oleh Negara melalui
putusan pengadilan. Di dalam pengelolaannya, Barang Rampasan Negara
dapat dimanfaatkan salah satunya untuk meningkatkan pendapatan
nasional.
Namun, sering ditemukan dalam proses pengamanan Barang Rampasan
Negara dapat dikatakan belum optimal. Hal ini mengakibatkan Barang
Rampasan Negara dimanfaatkan oleh pihak lain. Permasalahan tersebut
terjadi di Lingkungan KPK.
