Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Accountability Brief "Problematika Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Program Rehabilitasi Sosial Kaum Rentan"
Tanggal
2022-02-17
Penulis
635
113
21000037
Sebagai upaya Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kaum rentan agar
bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, Kemensos melalui Ditjen
Rehabilitasi Sosial (Rehsos) menjalankan program Rehabilitasi Sosial yang
salah satunya diwujudkan dengan pemberian dana bantuan sosial kepada
kaum rentan seperti Warga Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
Program Rehabilitasi Sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial
penduduk rentan ini juga mempunyai misi untuk mewujudkan arah
Kebijakan Kemensos yang tertuang dalam RPJMN Kemensos 2020-2024.
Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan permasalahan yang
harus diberi perhatian lebih agar arah kebijakan Kemensos dalam RPJMN
2020-2024 tercapai.
Accountability Brief "Problem Teknis dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Palapa Ring"
Tanggal
2022-02-17
Penulis
635
1955
21000023
Pemerintah memiliki program khusus untuk memberikan keadilan berupa
pemerataan jaringan internet di seluruh pelosok Indonesia melalui
program Palapa Ring. Program Palapa Ring dilaksanakan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tepatnya pada Badan
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang dimulai pada
tahun 2016 dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU). Palapa Ring dibagi menjadi 3 Paket yaitu Paket Barat,
Paket Tengah, dan Paket Timur. Namun pada kenyataanya terdapat 2
permasalahan yang dapat menjadi perhatian, yaitu isu keamanan dalam
Palapa Ring Timur dan temuan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kominfo Tahun Anggaran 2020.
Accountability Brief "PERMASALAHAN MONEV PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BPDPKS DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)"
Tanggal
2022-02-17
Penulis
635
1909
21000024
21000036
Dalam rangka merevolusi konsumsi energi yang berasal dari fosil,
Pemerintah membutuhkan langkah terencana untuk meningkatkan
produksi kelapa sawit yang notabenenya adalah bahan baku utama dalam
greenfuel. Berkenaan dengan pelaksanaan langkah strategis tersebut,
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) melakukan penghimpunan dan penggunaan dana pungutan
dalam rangka memenuhi penyediaan greenfuel melalui Program
Peremajaan Kelapa Sawit (PPKS).
