Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN

Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat

Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.

Perancangan Undang-Undang

Accountability Brief "Menuju Bahan Bakar Minyak Ramah Lingkungan: Tantangan Penghapusan BBM Jenis Premium dan Pertalite"
Accountability Brief "Menuju Bahan Bakar Minyak Ramah Lingkungan: Tantangan Penghapusan BBM Jenis Premium dan Pertalite"
Tanggal
2022-02-17
Penulis
635 1915 21000027 21000039

Dalam rangka Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi CO2 terkait penggunaan energi guna mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. Sempat kembali muncul wacana untuk menghapus BBM jenis Pertalite dan Premium dikarenakan kandungan BBM jenis bensin minimal memiliki kandungan RON 91.
Accountability Brief "Menyoal Kinerja atas LLP-KUKM dalam Mendukung Transformative Recovery UKM"
Accountability Brief "Menyoal Kinerja atas LLP-KUKM dalam Mendukung Transformative Recovery UKM"
Tanggal
2022-02-17
Penulis
635 21000008 21000028

Dalam pasca pandemic Covid-19 Kemen KUKM telah memasuki masa transformative recovery UKM yaitu dengan menjadikan Smesco Indonesia Company yang dikenal sebagai Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) untuk mengembangkan dan menjadikan UMKM dan Koperasi memiliki daya saing internasional. Namun faktanya terdapat permasalahan sejak tahun 2016 s.d 2020 LLP- KUKM dalam operasional kegiatannya mengalami defisit.
Accountability Brief "Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage)"
Accountability Brief "Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage)"
Tanggal
2022-02-17
Penulis
635 21000016 21000035

Salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Secara tren, kepesertaan program JKN terus meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan kepesertaan tersebut belum mampu mencakup 95% dari total penduduk Indonesia di tahun 2019 yang merupakan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Target kepesertaan JKN kemudian kembali ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan BPJS Kesehatan untuk mendorong kepesertaan JKN pada 2024 sebanyak 98% dari total penduduk Indonesia.