Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Brief "Ringkasan Permasalahan dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional"
Tanggal
2021-07-12
Penulis
1915
Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil (minyak
bumi, gas bumi, dan batubara) sedangkan energi baru dan terbarukan
(EBT) masih bersifat alternatif. Ketergantungan terhadap energi
fosil menimbulkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1)
Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi
tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga
akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3)
Polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil (Lubis,
2007). Penggunaan bahan bakar minyak bumi dan batu bara masih
mendominasi bauran energi primer nasional.
Accountability Brief "Dinamika Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara Di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Pengelolaan Kartu Prakerja"
Tanggal
2021-07-12
Penulis
635
113
1922
21000008
21000016
21000025
21000024
Dalam rangka merespon dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah
menetapkan kebijakan belanja yang terfokus untuk penanggulangan
Covid-19 melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) dengan alokasi anggaran tahun 2020 dan 2021 masing
masing sebesar Rp695,2 triliun dan Rp699,43 triliun. Pelaksanaan
Program PC-PEN diantaranya ditujukan pada Sektor Perlindungan Sosial
dengan salah satu programnya yaitu Kartu Prakerja.
Accountability Brief "PROGRAM PC-PEN DAN SATU TAHUN PANDEMI Perspektif Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan"
Tanggal
2021-06-29
Penulis
635
1909
1928
1941
21000016
21000008
21000034
Peningkatan jumlah Covid-19 terkonfirmasi hingga mencapai 1.919.547
kasus dalam waktu setahun menunjukkan kenyataan bahwa upaya
penanganan Covid-19 pada sektor Kesehatan dapat dinilai kurang efektif.
Permasalahan yang menjadi penyebab kurang efektifnya penanganan
Covid-19 diantaranya adalah upaya edukasi dan sosialisasi promosi
kesehatan oleh Kemenkes belum mampu mengubah perilaku masyarakat;
penetapan PSBB belum mampu menekan jumlah kasus dan penyebaran
Covid-19; dan terdapat keterlambatan perekrutan SDM untuk melakukan
tracing (pelacakan kasus) selama 7 bulan sejak Pemerintah menetapkan
Covid-19 sebagai bencana nasional.
