Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Accountability Brief "Akuntabilitas Sertipikat Tanah Elektronik"
Tanggal
2022-02-16
Penulis
635
1922
21000025
Program prioritas Reforma Agraria merupakan implementasi dari Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Dasar Agraria. Reforma
Agraria dimaksudkan untuk menata kembali struktur penguasaan,
kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan
melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk
kesejahteraan masyarakat.
Accountability Brief "Akuntabilitas atas Sinergi Pendataan dalam Mendukung Transformative Recovery UKM"
Tanggal
2022-02-15
Penulis
635
21000008
21000028
Di dalam transformative recovery UKM yang dilakukan oleh Kemen KUKM
untuk lebih siap dalam menghadapi krisis dan perkembangan
perekonomian global di masa yang akan datang, salah satu bentuk
program tersebut adalah kemudahan akses pembayaran pelaku usaha
mikro melalui program BPUM. Namun, validasi data dalam program BPUM
belum optimal. Hal ini terlihat pada ketidaksesuaian kriteria dan adanya
duplikasi penyaluran dana BPUM kepada penerima.
Accountability Brief "Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024"
Tanggal
2021-11-29
Penulis
635
1922
1915
1928
1955
21000008
21000025
21000028
21000035
21000022
Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada merupakan
amanat dalam UUD 1945 sebagai
perwujudan demokrasi di Indonesia.
Sebagai ujung tombak demokrasi,
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada perlu
dikawal sebaik mungkin agar menghasilkan
suksesi kepemimpinan yang sehat dan
menjaga kepercayaan publik dalam iklim
demokrasi di Indonesia.
Kompleksitas keserentakan Pemilu sebagai
sebuah perhelatan politik telah
menimbulkan berbagai permasalahan,
ditinjau dari aspek administrasi
kependudukan, sumber daya manusia
(SDM), akuntabilitas anggaran, dan logistik.
Begitupun pada Pilkada 2020 seiring dengan
Pandemi Covid-19 menjadikan
penyelenggaraan Pilkada harus mengikuti
protokol kesehatan (Prokes) ketat,
sehingga anggaran terutama untuk logistik
pendukung prokes pun meningkat.
Berbagai permasalahan yang terjadi pada
Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 hendaknya
dapat dijadikan bahan evaluasi untuk
ditindaklanjuti dalam rangka meminimalisir
terjadi permasalahan berulang pada saat
Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu dan
Pilkada Tahun 2024 akan datang.
