Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Tinjauan Pengelolaan Guru Honorer Terkait Rencana Penghapusan Status Honorer Tahun 2023
Tanggal
2022-11-10
Penulis
1922
1941
21000025
21000028
21000030
21000034
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) menjelaskan bahwa pegawai pemerintah hanya terdiri dari
dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga istilah tenaga honorer telah
ditiadakan. Regulasi ini kemudian dipertegas dengan hadirnya Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK dimana
pada pasal 99 ayat (1) menyebutkan bahwa batas masa tugas pegawai
Non-PNS atau Pegawai Tidak Tetap di Instansi Pemerintah ialah paling
lama 5 (lima) tahun pada saat peraturan ini berlaku atau berakhir pada
tahun 2023. Dengan adanya dua regulasi tersebut, tenaga honorer yang
masih tersisa wajib untuk mengikuti proses seleksi terlebih dahulu
sebelum diangkat menjadi CPNS maupun PPPK. Padahal dilain sisi kuota
yang disediakan untuk formasi CPNS maupun PPPK tidak dapat
mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada.
PENYELENGGARAAN KESERENTAKAN PEMILU & PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024: URGENSI MEMBANGUN AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
Tanggal
2022-01-26
Penulis
635
1922
1915
1928
1955
21000008
635
1922
1915
1928
1955
21000008
21000025
21000028
21000035
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan
kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut
sistem demokrasi. Pemilu memang pada hakikatnya bertujuan untuk
memilih dan menentukan pejabat publik dalam sebuah negara
demokrasi. International Institute for Democracy and Electoral
Assistance (International IDEA) mendefinisikan Pemilu adalah landasan
pemerintahan yang demokratis dan stabilitas politik. Melalui pemilu,
pemerintah mendapatkan mandat demokrasi dari rakyat dan bertanggung
jawab atas kinerja atas roda pemerintahan mereka.
Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Tanggal
2021-11-30
Penulis
635
113
1955
1941
1915
21000016
635
113
1955
1941
1915
21000016
635
113
1955
1941
1915
21000016
21000030
Pada Januari 2021, masih terdapat 47 kabupaten/kota yang belum
memutakhirkan DTKS sama sekali sejak dilakukannya PBDT
(Pemutakhiran Basis Data Terpadu) tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan
bahwa DTKS yang digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial
masih belum akurat dan mutakhir.
