Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Belanja Infrastruktur Daerah Studi Kasus: Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Transfer Umum
Tanggal
2020-10-05
Penulis
635
1955
1941
21000008
21000016
Buku yang merupakan hasil kajian ini diharapkan menjadi
perhatian para pemangku kepentingan, karena di antara fakta
empirik yang diungkap adalah kondisi dimana sebagian besar
Pemerintah Daerah tidak dapat menjelaskan seberapa besar
kontribusi pengalokasian DTU untuk infrastruktur dalam
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut.
Padahal diketahui bahwa kebijakan ini diarahkan oleh Pemerintah
Pusat sebagai stimulus bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong
percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dalam mencapai
target pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, penilaian
atas efektivitas pelaksanaan kebijakan baru terbatas pada tingkat
kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja
infrastruktur dalam APBD yang bersumber dari DTU di setiap tahun
anggaran sesuai persentase yang diamanahkan dalam UndangUndang
APBN, sedangkan penilaian atas kesesuaian antara tujuan
dengan dampak yang diharapkan belum dapat dilakukan.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pusat dan Daerah (Tinjauan Pengelolaan DAK Kesehatan)
Tanggal
2020-06-09
Penulis
1920
1955
21000008
21000020
1920
1955
21000008
21000020
Pemantauan DAK Kesehatan juga belum optimal karena belum ditetapkannya
regulasi (Peraturan Menteri Kesehatan) yang mengatur pedoman
pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK Fisik dan Nonfisik bidang
Kesehatan oleh Inspektorat Jenderal dan Unit Utama di Kementerian
Kesehatan. Hal ini berpotensi pada terjadinya kesalahan berulang dan belum
optimalnya capaian kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik.
Efektivitas Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dalam Rangka Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tematik IHPS II Tahun 2019)
Tanggal
2020-06-09
Penulis
113
1941
1909
21000016
113
1941
1909
21000016
Buku kajian ini di ungkap 6 permasalahan signifikan pelaksanaan
peningkatan kualitas pembelajaran, baik pada Kemendikbud maupun 48
pemerintah daerah yang menjadi daerah uji petik pemeriksaan BPK RI.
