Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Analisis Terhadap Efektivitas Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia (Berdasarkan Pemeriksaan Kinerja Tematik BPK RI Pada IHPS II 2019)
Tanggal
2020-06-09
Penulis
119
1928
1922
1915
21000009
119
1928
1922
1915
21000009
Buku ini mengelaborasi temuan serta permasalahan pada Kemendagri dan
Pemerintah Daerah agar permasalahan belanja daerah untuk meningkatkan
Pembangunan Manusia dapat terpetakan secara komprehensif. Sehingga,
diharapkan Belanja Daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia
akan menjadi lebih efektif kedepannya, mengingat Pembangunan Manusia
merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN 2015-2019.
AKUNTABILITAS & DINAMIKA : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tanggal
2017-09-11
Penulis
635
635
635
Buku yang kami susun ini, bersifat kajian tematik mengenai
dinamika
permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah dalam mewujudkan Good & Clean Governance.
BAB pertama buku ini membahas realita yang diperoleh dari
hasil studi
lapangan mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh
beberapa pemerintah daerah dalam penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah (LKPD) TA 2015 serta persiapan penerapan basis akrual
untuk TA
2016.
Selanjutnya, BAB kedua merupakan kajian yang membahas mengenai
sebab perolehan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
terhadap LKPD
di Wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua dan
Maluku yang
didasarkan pada penggalian data dan informasi di daerah terkait.
Sedangkan kajian yang dibahas pada BAB ketiga, adalah mengenai
identifikasi dan analisis tentang kaitan persepsi public
stakeholders atas
opini BPK terhadap perkembangan investasi yang masuk ke daerah.
BAB keempat sebagai kajian penutup dalam buku ini membahas
permasalahan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana
Hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak.
