Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN

Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat

Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.

Perancangan Undang-Undang

Permasalahan dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional
Permasalahan dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional
Tanggal
2021-07-12
Penulis
1915

Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) masih bersifat alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil (Lubis, 2007). Penggunaan bahan bakar minyak bumi dan batu bara masih mendominasi bauran energi primer nasional.
Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19
Akuntabilitas Pengelolaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19
Tanggal
2021-07-12
Penulis
635 119 1928 1909 21000008 21000022

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai pengelolaan PEN untuk UMKM yang ditinjau dari permasalahan akuntabilitas pada tiga sumber stimulus modal kerja yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan TA 2020, dan refocusing APBD. Selain itu, buku ini juga diharapkan menjadi masukan yang konstruktif bagi terwujudnya pengelolaan PEN untuk UMKM yang lebih akuntabel melalui pelaksanaan fungsi pengawasan Pimpinan dan Anggota DPR RI. Kajian ini telah disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para akademisi lintas Perguruan Tinggi, dan peneliti serta para pelaku usaha.
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkualitas pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkualitas pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia
Tanggal
2020-10-05
Penulis
635 113 1909 1915 21000020

Kajian ini disusun melalui proses menganalisis berbagai permasalahan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan yang ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dengan memfokuskan pada 3 (tiga) tahap pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan menitikberatkan penerapan akuntabilitas pada 3 (tiga) prinsip, yaitu partisipasi, transparansi, dan kompetensi.