Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN

Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat

Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.

Perancangan Undang-Undang

Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Tanggal
2020-05-26
Penulis
113 1915 1941 21000016

Perlu adanya evaluasi yang komprehensif untuk melihat ketercapaian tujuan Keistimewaan DIY agar penilaian atas output maupun outcome dari Dana Keistimewaan dapat terukur, sehingga dapat lebih objektif dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan. Terlebih jika mendalami lanjut mengenai tujuan dari Dana Keistimewaan DIY, maka kesejahteraan bukanlah satu-satunya parameter atau tolak ukur untuk mengukur keberhasilan.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tanggal
2020-04-16
Penulis
635 1955 1920 1909 1922 21000008

Kajian akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi hal yang penting karena pembahasan permasalahan memberikan gambaran menyeluruh atas permasalahan-permasalahan pada LKPP Tahun Anggaran 2015-2018. Secara spesifik, permasalahan yang dibahas mencakup aspek pelaporan keuangan, aset, belanja negara, dan pembiayaan pada APBN. Permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan pada kajian LKPP empat tahun ini rata-rata merupakan permasalahan berulang yang berdampak luas bagi masyarakat. Sebagai contoh, terdapat permasalahan penyusunan laporan keuangan yang menjadi temuan berulang sejak TA 2015. Pada komponen tersebut permasalahan yang selalu berulang adalah Transaksi Antar Ekuitas (TAE) dimana pemerintah tidak dapat memberikan penjelasakan dan data yang cukup atas penambahan dan pengurangan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sehingga saldo ekuitas pada neraca menunjukkan ketidakwajaran. Permasalahan lain adalah perbedaan metode perhitungan rasio defisit pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dihitung berdasarkan basis kas dan Laporan Operasional (LO) yang dihitung berdasarkan basis akrual, sedangkan pemerintah hanya mengakui defisit berdasarkan perhitungan defisit LRA saja tanpa mempertimbangkan perhitungan defisit LO sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pada pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit APBN. Permasalahan ini menjadi perhatian utama karena terdapat urgensi dilakukan pembenahan oleh pemerintah agar tidak terjadi permasalahan serupa pada tahun anggaran mendatang.
Akuntabilitas dan Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah
Akuntabilitas dan Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah
Tanggal
2017-11-06
Penulis
635

Buku yang kami susun ini, bersifat kajian tematik mengenai dinamika permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Good & Clean Governance.