Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Kajian Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019
Tanggal
2020-09-01
Penulis
1920
1955
1909
1922
1928
1941
1915
Pembahasan dalam buku kajian LKPP Tahun 2019 ini merupakan
kelanjutan kajian yang diterbitkan sebelumnya oleh Puskaji AKN Badan
Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan tema “Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Empat Tahun Anggaran
(2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”. Sehingga para
pembaca, terutama para pemangku kepentingan dapat melihat secara
lebih komprehensif mengenai berbagai permasalahan yang masih terjadi
dalam pengelolaan keuangan negara untuk satu periodisasi pemerintahan
sejak tahun 2015-2019.
Analisis Akuntabilitas Tata Kelola Minerba Studi Kasus LHP Atas Kontrak Karya Dan Pengenaan Tarif Bea Keluar Pada PT Freeport Indonesia
Tanggal
2020-05-26
Penulis
119
1928
1941
Buku ini menyajikan 2 (dua) subjudul analisis mendalam berdasarkan 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Titik temu antara dua kajian ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah terutama setelah divestasi saham PT Freeport Indonesia yaitu penanggulangan dampak perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah tailing oleh PT Freeport Indonesia. Selain itu, terdapat pula amanah hilirisasi minerba melalui pembangunan smelter yang tentunya harus ditaati seluruh Izin Usaha Pertambangan Khusus, salah satunya termasuk PT Freeport Indonesia.
Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP Pada Kementerian ESDM Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara
Tanggal
2020-05-26
Penulis
119
21000009
Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM khususnya pada Ditjen Minerba masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih ditemukannya permasalahan dan kelemahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu 1) belum adanya bukti pendukung atas pengurangan piutang; 2) surat tagih yang tidak didukung dengan administrasi yang lengkap; 3) salah catat pada worksheet piutang; 4) perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Wajib Bayar; 5) tidak tertibnya penerbitan dan pencatatan surat tagih pertama, kedua dan ketiga; 6) Piutang Bukan Pajak yang tidak tertagih karenga IUP tidak aktif dan belum diterminasi; dan 7) masih lemahnya aplikasi Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP).
