Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Dan Disabilitas Berat) Di Indonesia
Tanggal
2020-05-26
Penulis
113
1915
21000016
Kajian ini berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial (bansos) PKH serta hasil diskusi dengan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait bantuan sosial PKH.
Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat
Tanggal
2020-05-26
Penulis
119
1920
1955
1909
1922
Disamping permasalahan, apresiasi patut disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengalami tren peningkatan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Walaupun masih diikuti beberapa permasalahan akuntabilitas, diharapkan perbaikan opini lapoan keuangan menjadi langkah awal pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Satu Dasawarsa Otsus Aceh Tahun Anggaran 2008 s.d. 2018
Tanggal
2020-05-26
Penulis
1928
21000008
21000009
21000020
Dalam satu dasawarsa yaitu dari tahun 2008 s.d. 2018, Pemerintah Aceh telah menerima Dana Otsus sebesar Rp 64,97 triliun. Apabila dihitung secara rata-rata, peningkatan penerimaan adalah sebesar 8,58% pertahun. Terdapat capaian positif dari kebijakan ini, antara lain seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Namun di satu sisi, besarnya dana yang diterima tersebut belum sepenuhnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Aceh.
