Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Alokasi Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN Berdasarkan Tujuan Pemberian melalui APBN (Periode 2015-2020)
Tanggal
2020-06-18
Penulis
2045
2034
1989
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas PP
Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan
Modal Negara Pada
Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, Penyertaan Modal
Negara adalah
pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau penetapan
cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal
BUMN dan/atau
Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Pemerintah
dapat memberikan
penyertaan modal negara untuk 3 hal, yaitu : (1) Pendirian BUMN atau
Perseroan Terbatas;
(2) Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Terbatas yang didalamnya
belum terdapat
saham milik Negara; atau (3) Penambahan Penyertaan Modal Negara
pada BUMN atau
Perseroan Terbatas yang di dalamnya telah terdapat saham milik Negara.
Dalam PP yang
sama, dijelaskan juga bahwa alokasi dana PMN berasal dari 3 sumber
dana, yaitu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, kapitalisasi cadangan, dan dari sumber
lainnya (keuntungan
revaluasi aset dan/atau agio saham).
Indeks untuk Menggambarkan Hasil Pembangunan dari Pinggiran
Tanggal
2019-09-10
Penulis
1832
Pembangunan desa, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Presiden
Jokowi-JK menebalkan frase “membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”.
Kini pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi),
melainkan dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia
(desentralisasi). Pada hakikatnya, pembangunan daerah merupakan
kewenangan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai motivator dan
fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Perkembangan dan Arah Kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK)
Tanggal
2019-09-10
Penulis
1815
Dana Transfer Khusus (DTK) merupakan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah. DTK harus digunakan sesuai
dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan
prasarana dan sarana infrastruktur masyarakat yang belum
mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman
dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
