Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Suku Bunga Acuan BI Naik, Dampaknya Apa?
Tanggal
2022-08-27
Penulis
2375
Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia
akhirnya memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo (7DRR)
sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen di bulan Agustus setelah sebelumnya
berada di 3,50 persen. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memitigasi
risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan volatile food. Selain itu juga
untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun demikian, Pemerintah harus
mewaspadai efek negatifnya terhadap pertumbuhan produktifitas sektor
riil dan meningkatnya beban keuangan negara.
Persoalan Swasembada Jagung, Bukan Hanya Pada Penurunan Impor
Tanggal
2022-08-25
Penulis
1854
Pada 14 Agustus 2022, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa ia optimis swasembada jagung dalam dua hingga tiga tahun lagi. Optimisme tersebut berdasarkan jumlah impor jagung yang semakin turun setiap tahun (mediaindonesia.com, 2022). Namun persoalan swasembada bukan hanya pada penurunan impor jagung, melainkan banyak faktor. Beberapa faktor yang menjadi catatan kritis bagi pemerintah yaitu pertama, indeks produksi jagung.
Indeks produksi jagung pada periode 2018-2020 cenderung mengalami penurunan, di mana indeks pada tahun 2018 sebesar 165,07, tahun 2019 sebesar 170,51, dan tahun 2020 sebesar 157,69. Pada tahun 2019 indeks produksi jagung mampu naik sebesar 3,29 persen dibandingkan tahun 2019, tetapi pada tahun
2020 indeks produksi anjlok sebesar 7,51 persen dibandingkan tahun 2019.
Kedua, target dan realisasi produksi jagung. Apabila capaian realisasi produksi jagung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, maka produksi jagung belum mampu mencapai target produksi pada tahun 2020 dan 2021.
Reformasi Subsidi BBM Tepat, Peningkatan Defisit APBN Dapat Dihambat
Tanggal
2022-08-25
Penulis
1842
Reformasi subsidi BBM mutlak dibutuhkan agar alokasi
belanja negara dapat lebih produktif. Bentuk reformasi subsidi
BBM dalam konteks kebijakan fiskal dapat berupa subsidi
langsung maupun subsidi tidak langsung. Salah satu bentuk
dari subsidi langsung adalah mengganti subsidi barang ke
orang atau target grup. Subsidi orang atau target grup akan
menempatkan peran subsidi sesuai marwahnya yaitu salah
satunya sebagai pemerataan pembangunan. Sedangkan
bentuk subsidi tidak langsung dapat berupa perbaikan
kebijakan di hulu migas, di antaranya pemberian insentif,
perbaikan perijinan, dan kemudahan pembebasan lahan.
Reformasi dari sisi hulu bukan hal yang mudah dan murah,
namun efeknya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta
akan memengaruhi ketahanan energi Indonesia.
