Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN

Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat

Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.

Perancangan Undang-Undang

Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa
Tujuh Tahun Implementasi Dana Desa
Tanggal
2023-02-07
Penulis
1845 1820 1854 1855 23000040 23000057 23000058 23000021 23000051 2375

Buku ini berisikan hasil pengujian empiris terkait "apakah implementasi dana desa selama tujuh tahun sejak 2015 mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan UU Desa". Pengujian yang dilakukan yaitu menguji pengaruh implementasi dana desa terhadap beberapa indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan diberlakukannya dana desa (indikator goals) dan pencapaian indikator output/antara, serta menguji apakah terdapat perbedaan kondisi indikator tujuan dan indikator output/antara sebelum dan sesudah implementasi dana desa. Selain itu, buku ini juga berisikan pengujian empiris terkaiti efektivitas dana desa dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah
Tanggal
2022-12-08
Penulis
1842 103 113 1889 1833 2021 2020 2375 23000035 23000034

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogjakarta, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Pelaksanaan kualitas pelaksanaan TKD Senantiasa dilakukan pemerintah, baik dari sisi kebijakan hingga mekanisme penyaluran sampai dengan evaluasi. Hal ini laksanakan agar terwujudnya hubungan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta demi mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi
Tinjauan Atas Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Tahun 2023
Tanggal
2022-11-04
Penulis
1845 1842 1820 1832 1854 1855 1815 2020 1843 1833 23000031 23000030 23000035

Untuk memperkuat pelaksaan fungsi anggaran DPR RI dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023, maka Pusat Kajian Anggaran sebagai unsur pendukung perlu menyusun tinjauan atas ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2023. Tinjauan ini diperoleh dengna melakukan diskusi dengan beberapa narsumber baik akademisi maupun praktisi seperti INDEF, Badan kebiajakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Universitas Indonesia, Universitas Nasional, IPB University, dan Purnomo Yusgiantoro Center. Dari hasil diskusi tersebut diperoleh beberapa Informasi dan kebijakan seperti disampaikan pada poin poin di dalam buku tersebut.