Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan pandangan para ahli dan berbagai studi empiris tentang pengentasan kemiskinan, banyak cara atau pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program dengan menggunakan berbagai skema, baik subsidi, cash transfer atau bentuk skema lainnya, merupakan salah satu cara atau pilihan yang diambil, tak terkecuali Indonesia. Cara lain adalah melalui berbagai program yang menyasar peningkatan kapasitas dan modal ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan dan penguatan UMKM harus terus dijadikan agenda utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada tingginya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja. Dari sisi kebijakan keuangan negara, sudah banyak dukungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengembangkan dan menguatkan UMKM di Indonesia, baik dari sisi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Namun, hasil dari berbagai kebijakan tersebut belum optimal, yang salah satunya terlihat dari masih rendah dan stagnannya kontribusi UMKM terhadap kinerja ekspor nasional. Berangkat dari hal tersebut di atas, buku bunga rampai ini kami susun dan terbitkan. Buku ini akan mencoba mengulas 6 (enam) topik terpilih, di mana topik tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian pengambil kebijakan guna semakin memperkuat UMKM di masa mendatang. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam mengembangkan dan memperkuat UMKM di masa mendatang. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Buku ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat memberikan informasi mengenai isu-isu strategis dalam otonomi daerah yang dilihat dari perspektif anggaran. Pada buku ini berisi 1) Prolog: Membedah Keberadaan Otonomi Daerah dan Permasalahannya; 2) Ketimpangan antar Daerah dalam Dua Dekade Otonomi; 3) Permasalahan Pemungutan Pajak Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah; 4) Kemandirian Keuangan Daerah dalam Era Otonomi; 5) Penyesuaian Otonomi Daerah pada Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja; 6) Tinjauan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia; 7) Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap APBN; 8) Kebijakan Fleksibilitas Penganggaran Pemerintah Daerah pada Kondisi Luar Biasa; serta 9) Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Otonomi Daerah

Dalam konteks penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, asumsi dasar ekonomi makro merupakan indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan penyusunan. Asumsi dasar ekonomi makro yang disusun oleh pemerintah mengacu pada sasaran-sasaran rencana pembangunan, baik tahunan maupun lima tahunan. Selain mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan, penyusunan asumsi dasar ekonomi makro juga mempertimbangkan perekembangan ekonomi global dan ekonomi domestik. Hingga saat ini, terdapat tujuh asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak Indonesia, dan lifting gas Indonesia. Sejak pascareformasi, penyusunan asumsi dasar ekonomi makro sebagai acuan penyusunan postur APBN telah disusun oleh empat era pemerintahan, yakni era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Di setiap era pemerintahan, realisasi target asumsi dasar ekonomi makro dan determinan yang mempengaruhinya berbeda-beda. Buku ini akan mengulas bagaimana realisasi target asumsi dasar ekonomi makro dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya di setiap era pemerintahan, dari tahun 2000 hingga 2019. Selain itu, di setiap bab dalam buku ini juga akan diulas catatan kritis yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam menyusun dan menetapkan asumsi dasar ekonomi makro APBN di masa mendatang. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam menyusun dan menetapkan asumsi dasar ekonomi makro APBN. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.