Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Permasalahan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)
Tanggal
2021-11-22
Penulis
2041
Halo sobat PKA! FYI, per Oktober 2021, progres pembangunan
proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) mencapai 79 persen.
Dalam proses pengerjaan proyek KCJB hingga saat ini, terdapat
berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua
aspek umum, yaitu dari aspek perencanaan dan aspek
pelaksanaan. Mau tau selengkapnya? Yuk simak videografis
mengenai proyek KCJB ini!
Menyoal Komitmen PMN kepada PT. KAI sebagai Leading Consortium Kereta
Tanggal
2021-11-19
Penulis
1845
Beberapa waktu lalu, dikabarkan pemerintah telah berkomitmen
memberikan Penyertaan Modal Negara kepada PT Kereta Api
Indonesia (Persero)/PT. KAI sebagai leading consortium BUMN
untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp4,3 Triliun.
Lantas, apakah komitmen tersebut dapat serta merta langsung
dicairkan untuk diberikan kepada PT. KAI?
Jika dilihat dari aspek aturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara, maka……
Mau tau jawabannya? Yuk tonton videonya sampai selesai.
Tantangan Program 20.000 Kampung Iklim
Tanggal
2021-11-18
Penulis
2034
Hai Sobat PKA!
Tau gak sih kalau pemerintah memiliki target terbentuknya 20.000
kampung iklim pada tahun 2024. Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu
porsi anggaran perubahan iklim dalam APBN selama kurun waktu tiga
tahun terakhir menurun, terdapat pro-kontra di masyarakat, belum
adanya sinergi antar-program di lingkup KLHK. Yang perlu menjadi
perhatian bagi pemerintah yaitu pertama, pemerintah perlu menyusun
langkah strategis untuk memobilisasi dana tambahan dari pihak lain yang
potensial. Kedua, meningkatkan persepsi masyarakat untuk senantiasa
menjaga dan mengubah lingkungan. Ketiga, peningkatan koordinasi dan
komunikasi secara intensif antar kementerian dan lembaga. Keempat,
melaksanakan sinergitas ProKlim dengan Perhutanan Sosial (HD, HKm
dan HTR).
Yuk lihat video untuk informasi lebih lanjut!
#BadanKeahlianSetjenDPRRI
#PusatKajianAnggaran
#DPRRI
#KomisiIV
#ProKlim
