Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Mengenal Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tanggal
2019-10-04
Penulis
2034
Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung maka seluruh
dukungan keahlian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Sekretariat
Jenderal DPR RI akan dilaksanakan oleh Badan Keahlian DPR RI
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 413 Ayat 2, Undang-undang MD3
bahwa untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk Badan
Keahlian DPR RI. Pada Badan
Keahlian, pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dukungan pelaksanaan
fungsi anggaran DPR RI
dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran. Pusat Kajian Anggaran secara
resmi terbentuk setelah
disahkannya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sesuai dengan
Peraturan Sekjen tersebut, tugas
Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR RI di
bidang perancangan APBN.Tugas dan fungsi pusat kajian anggaran
adalah memberikan pelayanan
keahlian kepada DPR RI secara optimal
