Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Investasi di Daerah dalam Era Desentralisasi
Tanggal
2020-01-07
Penulis
103
1842
2089
23000033
Sejak terjadinya perubahan mendasar pada sistem pemerintahan di tahun
1999 dari yang awalnya sentralistik menjadi desentralisasi, memberikan
warna baru pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Desentralisasi dalam
bingkai negara kesatuan melahirkan tantangan baru bagi Indonesia dalam
pelaksanaannya. Urusan pemerintahan konkruen yang merupakan
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah
provinsi, dan daerah kabupaten/kota, menjadi dasar pelaksanaan otonomi
daerah. Pelimpahan wewenang pusat ke daerah memiliki konsekuensi
anggaran yang harus disediakan daerah dalam memenuhi kewajibannya
sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Pemda).
Tinjauan Kritis Pengelolaan Balai Latihan Kerja
Tanggal
2019-12-23
Penulis
1845
1854
2020
1889
Ada beberapa hal yang harus menjadi fokus dan perhatian Pemerintah agar revitalisasi yang akan dilaksanakan dapat memberikan hasil yang memuaskan yaitu pertama, meningkatkan ketersediaan instruktur, baik kuantitas maupun kualitas serta meningkatkan kesejahteraan instruktur sehingga instruktur dapat lebih terpacu dalam meningkatkan kompetensinya. Kedua, peremajaan alat praktik serta sarana dan prasarana balai-balai latihan kerja melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Pelatihan Kerja. Ketiga, menciptakan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, balai latihan kerja dan industri. Kolaborasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup penyusunan penyesuaian dan penetapan perubahan SKKNI, penyusunan kurikulum dan modul pelatihan (termasuk pembaharuan), peremajaan alat praktik pelatihan dan sarana prasarana pelatihan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), penempatan dan pemagangan peserta pelatihan, pemenuhan dan pengembangan instruktur non PNS, serta pembentukan dewan pengawas yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Tax Policy Reform : Mengulas Ulang Undang-Undang Usang
Tanggal
2019-10-08
Penulis
1820
1989
Revisi undang-undang perpajakan mencakup revisi terhadap tiga undang-
undang kunci dalam paket UU Perpajakan edisi 2008, yang dinilai sudah
tidak sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.
