Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Permasalahan Kegiatan Illegal Drilling
Tanggal
2021-12-15
Penulis
2045
Hai, Sobat PKA!
Kegiatan eksploitasi sumur migas ilegal (illegal drilling) masih
menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam kegiatan
industri hulu migas. SKK Migas memperkirakan saat ini terdapat
sekitar 4.500 sumur minyak ilegal yang tersebar di Indonesia
dengan jumlah produksi sumur mencapai 2.500 barrel oil per day
(BOPD). Bahkan jika dikelola dengan benar, sumur ilegal tersebut
berpotensi memproduksi hingga 10.000 BOPD. Namun di balik
potensinya, terdapat dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan,
dan hilangnya potensi penerimaan daerah. Oleh karenanya, perlu
dilakukan pembenahan dalam pengelolaan sumur ilegal ini.
Yuk geser slide untuk baca selengkapnya!
#PusatKajianAnggaran
#SetjenDPRRI
#KomisiVII
#IllegalDrilling
Evaluasi Program Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021
Tanggal
2021-12-14
Penulis
23000058
Hai, Sobat PKA !
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020, Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk
pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari
kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah
untuk mempercepat penanganan Covid 19 dan menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan
stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional,
mari simak slide diatas tentang evaluasi program belanja PEN
tahun 2021.
#PusatKajianAnggaran
#BadanKeahlianSetjenDPRRI
#SetjenDPRRI
#Banggar
#BANGGARDPRRI
#perekonomianindonesia
#pen
#pemulihanekonominasional
Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Aspek Produksi
Tanggal
2021-12-08
Penulis
1855
Hai sobat PKA!
Berdasarkan perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Indonesia menurut Kementerian Koperasi
dan UKM pada tahun 2019 mencapai 65,46 juta usaha atau setara
99,99 persen dari total usaha yang ada di Indonesia. Meskipun
masih demikian, kontribusi UMKM terhadap ekspor sangat rendah
dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Selama periode tahun
2015-2019 rata-rata kontribusi UMKM hanya 14,93 persen,
sedangkan UB sebesar 85,07 persen. Padahal, secara kuantitas
jumlah UMKM jauh lebih besar dari UB. Lebih lanjut, kontribusi
ekspor UMKM terhadap terhadap total ekspor nonmigas baru
mencapai 15,65 persen. Kontradiksi ini menyiratkan masih begitu
rendahnya akses pasar UMKM ke pasar global. Rendahnya akses
pasar pada 2019 tersebut lebih buruk dibanding 2015, di mana
ekspor UMKM pada 2015 masih mampu mencatatkan kontribusi
sebesar 15,73 persen terhadap total ekspor nonmigas.
Lalu bagaimana dengan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM
melalui Aspek Produksi? Kamu dapat melihat slide selanjutnya
untuk mengetahui lebih banyak.
#PusatKajianAnggaran
#BadanKeahlianSetjenDPRRI
#SetjenDPRRI
#Komisi6
#Komisi6DPRRI
#Komisi_VI
#umkm
