Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat

Perlindungan sosial (perlinsos) sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi risiko guncangan dan kerentanan sosial telah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Cakupan program perlinsos meliputi seluruh lapisan penduduk, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat yang mampu. Meskipun demikian, sifat programnya berbeda antara dua kelompok tersebut. Program untuk masyarakat miskin dan rentan menggunakan skema tanpa kontribusi (bantuan sosial) berupa transfer uang tunai atau barang yang bersumber langsung dari APBN. Untuk golongan mampu, perlinsos menggunakan skema kontribusi melalui program jaminan sosial atau asuransi sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Pemberian perlinsos diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan. Buku ini mengkaji tantangan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya mitra komisi VIII dalam menjalankan programnya. Selain itu, buku ini juga menyampaikan beberapa catatan atas akuntabilitas kementerian/lembaga yang membidangi sektor kesejahteraan rakyat. Harapannya, pemerintah dapat melakukan evaluasi kinerjanya dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam pembahasan alokasi dan program ke depan sebagai bentuk perbaikan kebijakan.

Bagian pertama dalam buku ini membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Bidang Energi Tahun 2023. Tinjauan ini disusun sebelum Pemerintah membahas lifting minyak dan gas bumi (migas) serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) di Komisi VII. Dalam bagian ini memuat besaran lifting migas dan ICP yang ditetapkan pemerintah pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) Tahun 2023 beserta dasar pertimbangannya dan beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan. Bagian kedua, menguraikan telaahan atas pagu indikatif Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2023. Pada bagian ini membahas perkembangan output BRIN, alokasi anggaran BRIN, beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan, dan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Bagian ketiga dalam buku ini membahas tentang pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kemen ESDM) Tahun 2023. Pembahasan diawali dari program Kemen ESDM tahun anggaran (TA) 2023, kemudian membahas perkembangan anggaran Kemen ESDM berdasarkan dokumen KEM PPKF, beberapa hal yang menjadi atensi pembahasan, dan ditutup dengan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kemen ESDM. Bagian keempat, menguraikan telaahan atas pagu indikatif Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pada bagian ini juga membahas beberapa hal yang perlu menjadi atensi pembahasan dan catatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Kemenperin.

Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PKKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi VI DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi VI DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi VI DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI.