Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Permasalahan Dana Desa dan Pajak atas Dana Desa
Tanggal
2019-07-16
Penulis
1832
23000034
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan. Berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program
berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan
berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian
berdasarkan Alokasi Dasar (AD) sebagai unsur pemerataan, dan unsur
keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan formula (Alokasi
Formula) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka
kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.
DIVESTASI 51 PERSEN SAHAM PTFI : MANFAAT, TANTANGAN DAN POTENSI MASALAH DI MASA YANG AKAN DATANG
Tanggal
2019-01-10
Penulis
1845
1854
1833
23000020
23000021
1833
Menjelang pergantian tahun 2018, proses divestasi PT
Freeport Indonesia (PTFI) telah rampung, ditandai dengan
berubahnya kepemilikan saham PT Inalum pada PTFI menjadi
sebesar 51,2 persen dan beralihnya status kontrak tambang
PTFI dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK). Di satu sisi, proses divestasi yang sudah
rampung tersebut akan memberikan dampak positif bagi
keuangan PT Inalum, keuangan Pemerintah (APBN) dan
makroekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Akan
tetapi, proses divestasi ini juga dapat menimbulkan potensi
masalah di masa yang akan datang, khususnya keuangan PT
Inalum dalam jangka pendek dan menengah yang pada akhirnya
juga akan berdampak negatif terhadap keuangan Pemerintah
(APBN).
Kajian Anggaran Preservasi Jalan Tahun 2015 dan 2016
Tanggal
2017-10-10
Penulis
1842
Preservasi jalan bertujuan untuk memastikan dukungan jalan terhadap
kegiatan pembangunan tetap terjamin dan kondisi jalan dalam kondisi
mantap. Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Bina Marga 2015-2019,
target kegiatan preservasi atau pemeliharaan jalan nasional sepanjang
47.017 km.
Pendanaan preservasi jalan saat ini sebagian besar bersumber dari
pajak umum yang merupakan bagian dari anggaran pemerintah (APBN
dan APBD). Kondisi ini menyebabkan pendanaan sangat tergantung
kepada ketersediaan anggaran tahunan. Selain menghadapi
keterbatasan dana dalam pelaksanaan program jalan daerah, in-efisiensi
pelaksanaan juga menyebabkan masalah lain. In-efisiensi tersebut
disebabkan oleh belum adanya akuntabilitas publik yang transparan dan
terukur.
