Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Outlook & Lookout APBN 2020 Belanja Pemerintah Pusat
Tanggal
2020-11-30
Penulis
103
1832
Memasuki triwulan kedua 2020,
APBN menghadapi tantangan berat
dengan merebaknya pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
memaksa pemerintah menghitung
ulang berbagai prioritas dan kebijakan,
terutama pada sisi kebijakan belanja
negara. Alokasi belanja kesehatan
yang pada APBN tahun 2020
dianggarkan sebesar Rp132,2 triliun
dipastikan tidak proporsional untuk
menahan kecepatan penyebaran
pandemi ini. Dampak pandemi ini
tidak hanya menyebabkan banyaknya
korban, namun dampaknya juga
sangat dirasakan oleh masyarakat
dan dunia usaha. Berbagai himbauan
untuk menekan penyebarannya
juga sangat memukul perekonomian
domestik.
Lookout Asumsi Makroekonomi 2020
Tanggal
2020-11-30
Penulis
1845
1820
1854
2025
2095
Dalam APBN 2020, Pemerintah bersama
DPR RI menetapkan asumsi pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,3 persen, inflasi 3,1
persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,4 persen,
nilai tukar rupiah Rp14.400/USD, ICP 63
USD per barel, lifting minyak 755 ribu barel
per hari, dan lifting gas 1.191 ribu rabel
setara minyak per hari. Penetapan asumsiasumsi tersebut ditetapkan
berdasarkan
proyeksi dan perkembangan capaian ekonomi
domestik dan global di 2019 dan 2020,
sebelum terjadinya pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).
Saat ini, terdapat lebih dari 200 negara yang terpapar dan terdampak
virus Covid-19. Akibatnya, perekonomian global
mendapat tekanan yang sangat besar, bahkan saat ini (hingga artikel ini
dirilis) sudah berada di ambang resesi, tak
terkecuali Indonesia. Lantas, bagaimana dengan asumsi makroekonomi
yang sudah ditetapkan tersebut di sepanjang
2020?. Tulisan ini akan mencoba mengulas hal tersebut.
PENGEMBANGAN EBT : CAPAIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI DAN LINGKUNGAN
Tanggal
2020-06-18
Penulis
1845
1845
2025
2095
23000031
23000051
Tingkat produksi minyak Indonesia yang lebih rendah dibandingkan
tingkat
konsumsinya memaksa Indonesia untuk melakukan impor minyak untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga neraca minyak bumi
Indonesia menunjukkan kinerja defisit sekitar hampir 1 juta barel per
hari.
Kondisi defisit ini telah terjadi sejak tahun 2003, ketika Indonesia telah
menjadi net importir minyak. Kondisi ini juga diperparah dengan
kebutuhan
Indonesia atas energi yang menunjukkan tren yang terus meningkat.
Pada
tahun 2017, kebutuhan energi Indonesia terus tumbuh mencapai 7,1
persen
per tahun, dan merupakan pengguna energi terbesar di Asia Tenggara
dengan pangsa lebih dari 36 persen pengguna energi primer di Asia
Tenggara. Sedangkan pada 2018, konsumsi energi primer Indonesia
mencapai 185,5 setara minyak bumi (million tonnes of oil
equivalent/MTOE),
dengan pangsa 44,96 persen merupakan konsumsi minyak bumi.
Besarnya
kontribusi minyak bumi terhadap konsumsi energi nasional menunjukkan
bahwa sumber energi fosil masih menjadi tumpuan utama pemenuhan
kebutuhan energi nasional.
Di masa mendatang, kebutuhan Indonesia atas energi diproyeksikan akan
terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan apabila dilihat dari kategori
jenis
energi, permintaan energi listrik juga diproyeksikan akan mendominasi
permintaan energi di masa mendatang dikarenakan meningkatnya
penggunaan elektronik, terutama di sektor rumah tangga.
