Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan
Tanggal
2021-09-07
Penulis
1843
1815
Saat ini Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian
tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam
aspek
kehidupan. Pertumbuhan TIK di Indonesia berkembang cukup pesat,
terutama terkait penggunaan internet. Berdasarkan hasil survei Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal
1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7
juta
jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Namun peningkatan
penggunaan internet juga meningkatkan ancaman keamanan siber.
Peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku-pelaku kriminal siber
dan berakibat pada banyaknya kasus serangan siber di Indonesia. BSSN
mencatat serangan siber tahun 2020 angka mencapai angka 495,3 juta
atau
meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3
juta.
Bareskrim juga menyampaikan adanya peningkatan laporan kejahatan
siber. Dimana Pada tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan
melalui Patrolisiber meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada
2018 (Patrolisiber, 2020). Sejalan dengan hal tersebut keamanan siber
menjadi isu prioritas di Indonesia. Untuk itu tulisan ini akan membahas
bagaimana kondisi keamanan siber di Indonesia, maupun tantangan
dalam
penguatan keamanan siber itu sendiri.
Dalam upaya meminimalisir dan mengatasi ancaman siber
diperlukan penguatan keamanan siber, dimana tingkat urgensi keamanan
siber berbanding lurus dengan tingkat ketergantungan pemanfaatan di
ruang siber. Pengamanan ruang siber di Indonesia masih menghadapi
beberapa tantangan, antara lain minimnya dukungan anggaran,
rendahnya
kesadaran masyarakat akan keamanan siber, belum adanya regulasi dan
kebijakan bagi keamanan siber, minimnya kompetensi SDM, terbatasnya
pengembangan teknologi keamanan siber domestik, serta belum adanya
regulasi yang mengatur tentang penanganan tindak pidana siber.
Guna meningkatkan keamanan siber di Indonesia, maka perlu
adanya: Pertama, Dukungan melalui peningkatan anggaran dibutuhkan
dalam upaya penguatan keamanan siber dan penanganan tindak pidana
siber. Kedua, edukasi keamanan siber sejak dini guna membangun
kesadaran keamanan dari pengguna internet atau ruang siber. Ketiga,
percepatan pengaturan regulasi sehubungan dengan keamanan siber.
Keempat, perlunya dukungan dari Universitas dalam melahirkan SDM
yang
unggul dan berkompetensi khususnya dalam bidang siber. Kelima, perlu
adanya insentif bagi start up dalam bidang keamanan siber sebagai upaya
mendorong lahirnya perangkat teknologi dalam negeri. Keenam,
sinergitas
antar Kepolisian dan Kominfo perlu ditingkatkan guna menangani tindak
pidana siber yang terus mengalami peningkatan.
Tantangan Transformasi Subsidi Energi
Tanggal
2021-09-01
Penulis
1842
2045
Pelaksanaan reformasi subsidi energi berdasarkan permasalahan
saat ini,
diantaranya analisis data Susenas 2019 yang mengindikasikan
subsidi non-targeted
menimbulkan kebocoran manfaat karena kedua bentuk subsidi
tersebut banyak dinikmati
oleh masyarakat mampu (inclusion error).
Berdasarkan evaluasi terhadap outcome subsidi energi
menunjukkan bahwa subsidi
energi saat ini tidak tepat sasaran sehingga belum efektif
berkontribusi dalam menurunkan
kemiskinan dan ketimpangan. Karena faktor yang memengaruhi
alokasi subsdi energi di
Indonesia berupa faktor yang volatile-nya cukup tinggi dan di luar
kendali pemerintah,
diantaranya harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP), nilai
tukar Rupiah, dan
harga komoditi batubara. Selain itu, sejak tahun 2016, Pemerintah
belum melakukan
adjustment terhadap harga sehingga meningkatkan kewajiban
kompensasi apabila harga
keekonomian naik.
Transformasi subsidi energi tahun 2022 akan menggunakan sistem
basis orang yang
termasuk ke dalam 40 persen kelompok masyarakat dengan
pendapatan terbawah. Data
tersebut akan terintegrasi dengan pemutakhiran Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
(DTKS) yang juga digunakan sebagai basis data program perlinsos.
Adapun upaya
retargeting sasaran penerima manfaat yang nantinya akan
diberikan berdasarkan status
sosio-ekonomi dan status pekerjaan masyarakat. Status sosio-
ekonomi dimana masyarakat
dengan tingkat kesejahteraan terendah dengan batasan
pendapatan tersebut. Sedangkan
berdasarkan status pekerjaan, subsidi energi, khususnya bahan
bakar gas (Liquefied
Petrloeum Gas/LPG) tabung 3 Kg ditargetkan untuk usaha mikro,
petani kecil, dan nelayan
kecil namun hanya yang tergolong dalam status sosio-ekonomi.
Selain melalui retargeting,
jenis transaksi untuk penyalurannya, khususnya untuk pembelian
LPG akan dilakukan
dengan skema nontunai dengan beberapa pilihan alternatif
instrumen seperti kartu,
biometric dan e-voucher.
Tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam transformasi energi,
diantaranya:
validitas data penerima subsidi baik untuk Bahan Bakar Minyak
(BBM), LPG 3 Kg, dan
listrik; volatilitas parameter subsidi seperti ICP dan nilai tukar
sangat rentan berpengaruh
pada harga keekonomian jenis subsidi BBM serta LPG; mekanisme
penyesuaian harga jual
yang belum diberlakukan; rencana distribusi subsidi LPG akan
menerapkan skema
tertutup; dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan
terhadap distribusi subsidi.
Rekomendasi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi, antara
lain: memastikan
DTKS yang yang telah diverifikasi pemerintah kabupaten/kota
berkualitas baik;
menerapkan skema tariff adjustment pada pelanggan nonsubsidi
untuk mengurangi beban
kompensasi yang dibayarkan pemerintah; mendorong pelaksanaan
mekanisme
penyesuaian harga jual dengan sistem harga keekonomian untuk
subsidi JBM dan JBKP;
memiliki perencanaan yang matang terhadap skema baru; dan
penggunaan teknologi dan
koordinasi antara pusat dan daerah dalam mengawasi
pendistribusian subsidi.
Penyerapan Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Tanggal
2021-09-01
Penulis
103
2020
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun
2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut,
Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan
Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2020, sebagai dasar perubahan postur APBN Tahun
Anggaran 2020, yang
diperlukan sebagai respon atas kondisi extraordinary pada tahun
2020. Program
Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(PC-PEN) diarahkan
untuk penanganan kesehatan, penyelamatan ekonomi dan
stabilitasi sektor keuangan.
PC-PEN mencakup enam klaster yaitu klaster kesehatan, klaster
perlindungan sosial,
klaster dukungan usaha mikro kecil dan menengah, klaster
pembiayaan korporasi,
klaster sektoral kementerian negara/lembaga dan pemerintah
daerah serta sektor
insentif usaha. Program PC-PEN berlanjut di tahun 2021 dan
memiliki peran yang
sangat penting dalam memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi
nasional di tengah
adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan
dunia.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) Tahun 2020, program PC-PEN terealisasi sebesar 83 persen
atau sebesar
Rp575,8 triliun dari alokasinya yang sebesar Rp695,2 triliun. Data
realisasi per 25 Juni
2021 menunjukkan realisasi program PC-PEN mencapai 34 persen
atau sebesar
Rp237,5 triliun dari alokasinya yang sebesar Rp699,4 triliun, dengan
rincian realisasi
klaster kesehatan sebesar 26,3 persen, klaster perlindungan sosial
sebesar 44,08
persen, klaster program prioritas K/L dan Pemda sebesar 31,1
persen, klaster
dukungan UMKM dan korporasi sebesar 26,3 persen, dan klaster
insentif usaha sebesar
63,5 persen.
Untuk mengoptimalkan penyerapan program PC PEN di tahun 2021,
pemerintah perlu
membenahi temuan-temuan terkait program PC-PEN dalam LKPP
tahun 2020. Di
samping itu, pemerintah juga harus meningkatkan dan memperkuat
pelaksanaan 3T
yaitu testing, tracing dan treatment terutama di daerah dengan
tingkat penularan
kasusnya tinggi, yang serapannya masih rendah per 25 Juni 2021,
yaitu sebesar 4,7
persen. Pada akhirnya pembenahan atas Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial juga
menjadi prioritas utama untuk mengatasi exclusion dan inclusion
error yang masih
terjadi dalam pelaksanaan program perlindungan sosial agar upaya
pemulihan ekonomi
nasional dapat dilaksanakan tepat sasaran.
