Kajian APBN
Perancangan Undang-Undang
Pemantauan Undang-Undang
Penelitian
Akuntabilitas APBN
Produk Badan Keahlian,
Semua Dalam Satu Tempat
Temukan berbagai publikasi dokumen dari Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kerja, APBN, Rancangan UU, Jurnal dan lainnya.
Perancangan Undang-Undang
Anggaran Pertahanan Indonesia Pemenuhan Minimum Essential Force
Tanggal
2020-11-30
Penulis
2041
23000050
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara menyatakan pertahanan negara
diselenggarakan untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman
dan gangguan terhadap keutuhan bangsa
dan negara. Salah satu target pemerintah
Indonesia di bidang pertahanan adalah
melalui kemandirian industri pertahanan
atau kemampuan untuk memproduksi
peralatan militer sendiri tanpa bergantung
kepada negara lain. Salah satu tantangan
yang hendak dicapai adalah target Minimum
Essential Force (MEF) dimana program
MEF bertujuan untuk mengembangkan dan
memodernisasi kekuatan pertahanan agar
menjadi lebih efektif dalam melaksanakan
tugas-tugas militer dan juga tugas dalam misi
perdamaian.
Belanja Pendidikan Indonesia Belanja Besar Belum Optimal
Tanggal
2020-11-30
Penulis
1832
2020
Sejak 2009, alokasi anggaran pendidikan 20
persen dalam APBN (sesuai dengan mandat
konstitusi) telah dipenuhi oleh pemerintah.
Pemenuhan mandat ini berimplikasi pada
peningkatan anggaran pendidikan yang
besar sebagai anggaran rutin. Dalam
kurun waktu 2009–2014, alokasi anggaran
pendidikan merupakan belanja terbesar
kedua, setelah belanja subsidi. Sedangkan
sejak 2015, anggaran pendidikan merupakan
belanja pemerintah terbesar dalam APBN.
Meskipun peningkatan besar dalam
pengeluaran dan sumber daya, hasil belajar
siswa tetap rendah, dan ketimpangan dalam
hasil belajar meningkat. Hal ini memunculkan
pertanyaan besar, apakah sudah benar
langkah Indonesia mengalokasikan 20
persen anggarannya bagi pendidikan?
Efisiensi & Efektivitas Belanja Pegawai, Barang & Modal
Tanggal
2020-11-30
Penulis
103
Tahun 2020 menjadi tahun pertama
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,
sekaligus menjadi RPJM tahapan terakhir
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(2005-2025). Meskipun klaim pemerintah
terhadap beberapa indikator kesejahteraan
rakyat mengalami perbaikan sebagai hasil
dari RPJM sebelumnya, kinerja APBN di
tahun 2020 dihadapkan pada berbagai
tantangan untuk dapat tumbuh lebih baik
dari tahun-tahun sebelumnya. Gaung
perlambatan dan ketidakpastian ekonomi
global masih membayangi perekonomian
domestik. Di sisi lain, peningkatan daya saing
ekonomi menjadi salah satu isu penting untuk
dapat meminimalisir dampak perlambatan
ekonomi global. Berbagai insentif perpajakan
yang ditujukan bagi dunia usaha dan stimulus
belanja untuk meningkatkan daya beli
masyarakat pada akhirnya bermuara pada
upaya pemerintah untuk mengelola kualitas
belanja negara dengan lebih baik.
